Academic writingFull text: Indonesian710 wordsFinished
The Politics of Scapegoating and the Accountability Crisis in Indonesia
Indonesia faces corruption, forest fires, air pollution and shrinking civil liberties, yet public debate keeps returning to the morality and existence of LGBTQ people. The essay reads this through scapegoating, comparing it with the anti-Chinese violence of May 1998, when official rhetoric and the redirection of public anger harmed a minority with little political protection. It points to Presidential Regulation 111 of 2025, which lists the spread of LGBTQ culture as a nonmilitary threat, and to the 2026 harassment of LGBTQ students and persecution of trans women in Bogor. It does not claim that every anti-LGBTQ campaign is a deliberate distraction, and it acknowledges that the 1998 comparison has limits. Its argument is that, whatever the intent, scapegoating works politically by directing anger at the powerless and narrowing scrutiny of those who hold power, and that ignorance does not remove responsibility for violence.
Renee Astraea · Last edited:
Indonesia menghadapi berbagai persoalan politik yang membutuhkan perhatian serius. Mulai dari korupsi, kerusakan lingkungan, kebakaran hutan, polusi udara, hingga persoalan kebebasan sipil. Namun, di tengah berbagai persoalan tersebut, ruang publik justru semakin sering dipenuhi perdebatan mengenai moralitas dan keberadaan kelompok LGBTQ. Fenomena ini patut dikritisi melalui konsep scapegoating, yaitu praktik menjadikan kelompok tertentu sebagai kambing hitam atas persoalan yang sebenarnya jauh lebih kompleks.
Pola semacam ini bukan sesuatu yang baru dalam sejarah Indonesia. Menjelang kerusuhan Mei 1998, krisis ekonomi menyebabkan inflasi, kenaikan harga kebutuhan pokok, dan ketidakstabilan politik. Masyarakat Tionghoa, yang sebelumnya telah menghadapi diskriminasi dan stereotip mengenai penguasaan ekonomi, kemudian menjadi sasaran kemarahan publik. Human Rights Watch pada Februari 1998 bahkan memperingatkan adanya pernyataan pejabat pemerintah dan militer yang memperkuat sentimen anti-Tionghoa. Penelitian dalam jurnal World Development tahun 2011 juga menemukan indikasi bahwa konflik rasial di sejumlah kota dimanfaatkan untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari demonstrasi anti-pemerintah.
Dampaknya sangat mengerikan. Kerusuhan Mei 1998 tidak hanya menghasilkan penjarahan dan kekerasan terhadap masyarakat Tionghoa, tetapi juga kekerasan seksual terhadap perempuan Tionghoa. Komnas Perempuan pada Februari 2026 kembali menegaskan temuan Tim Gabungan Pencari Fakta mengenai 85 kasus kekerasan seksual, termasuk 52 kasus perkosaan. Peristiwa tersebut memperlihatkan bagaimana prasangka rasial dapat berkembang menjadi kekerasan ketika suatu kelompok dianggap sebagai pihak yang pantas disalahkan dan kehilangan perlindungan sosial.
Pola serupa patut diperhatikan dalam perkembangan politik terhadap komunitas LGBTQ saat ini. Salah satu contohnya adalah Perpres Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2025–2029, yang memasukkan penyebaran budaya LGBTQ sebagai salah satu faktor ancaman nonmiliter dalam dimensi sosial dan budaya. Pelabelan semacam ini berbahaya karena menempatkan keberadaan kelompok berdasarkan identitas gender dan orientasi seksual dalam kerangka ancaman keamanan nasional.
Konsekuensinya dapat dilihat dalam berbagai peristiwa sepanjang 2026. Human Rights Watch mencatat pelecehan dan serangan terhadap mahasiswa LGBTQ, sementara sedikitnya sepuluh perguruan tinggi negeri diketahui menerapkan peraturan diskriminatif. Di Bogor, sejumlah transpuan juga mengalami intimidasi, penganiayaan, ancaman, dan pengusiran. Pada Juli 2026, Komnas Perempuan mengecam persekusi tersebut. Sebagian pelaku bahkan menggunakan gerakan bernama Bogor Bersih LGBTQ untuk membenarkan tindakan mereka.
Hal yang lebih mengkhawatirkan adalah keterlibatan masyarakat dalam mempertahankan diskriminasi tersebut. Sebagian warga menganggap tindakan persekusi sebagai bentuk penegakan moral atau pembelaan terhadap agama. Kurangnya literasi, prasangka, kepatuhan terhadap otoritas moral, serta kecenderungan menerima informasi yang sesuai dengan keyakinan sendiri membuat seseorang lebih mudah terpengaruh. Media sosial kemudian mempercepat penyebaran narasi kebencian. Akibatnya, masyarakat dapat berubah menjadi pelaku diskriminasi tanpa merasa sedang melakukan kesalahan, sebab mereka menganggap tindakannya sebagai pembelaan terhadap kepentingan bersama.
Padahal, tidak ada legitimasi moral yang membenarkan tindakan main hakim sendiri. Identitas gender seseorang tidak memberikan hak kepada orang lain untuk mengintimidasi, menganiaya, atau mengusirnya. Ketidaktahuan mungkin menjelaskan bagaimana seseorang terpengaruh oleh propaganda, tetapi tidak menghapus tanggung jawabnya atas kekerasan yang dilakukan.
Sementara itu, berbagai persoalan struktural tetap membutuhkan perhatian. Reuters melaporkan bahwa sekitar 2,88 juta hektare lahan terdampak kebakaran sepanjang Januari hingga Oktober 2026. Kondisi tersebut memperburuk polusi udara dan mengganggu kesehatan masyarakat. Persoalan korupsi juga belum terselesaikan. Indeks Persepsi Korupsi 2025 memberikan Indonesia skor 34 dari 100, menempatkannya di peringkat 109 dari 182 negara. Angka tersebut menunjukkan masih seriusnya persoalan tata kelola pemerintahan Indonesia.
Tentu saja, tidak setiap wacana anti-LGBTQ dapat langsung dianggap sebagai operasi politik yang sengaja dirancang untuk mengalihkan perhatian dari persoalan tersebut. Namun, kita dapat melihat bagaimana praktik kambing hitam berfungsi secara politik: mengarahkan kemarahan masyarakat kepada kelompok yang relatif tidak memiliki kekuatan politik, menciptakan musuh bersama, dan mempersempit ruang pembahasan mengenai tanggung jawab pemerintah.
Perbandingan dengan Mei 1998 memang memiliki batas. Namun, keduanya memperlihatkan bagaimana prasangka terhadap kelompok minoritas dapat dimanfaatkan untuk mempertahankan ketimpangan kekuasaan. Sejarah tersebut seharusnya menjadi peringatan bagi masyarakat Indonesia agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.
Demokrasi membutuhkan masyarakat yang mampu mempertanyakan kekuasaan, memeriksa informasi, dan menolak kekerasan sekalipun dilakukan atas nama moralitas atau kepentingan mayoritas. Ketika masyarakat lebih sibuk mengawasi identitas dan kehidupan pribadi kelompok minoritas daripada menuntut pertanggungjawaban atas korupsi, kerusakan lingkungan, dan penyalahgunaan kekuasaan, mereka justru membantu mempertahankan kondisi yang seharusnya mereka kritik. Kita perlu mempertanyakan mengapa begitu banyak energi dapat dikerahkan untuk mengusir transpuan, sementara pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan dan penyalahgunaan kekuasaan sering kali tidak mendapatkan tekanan publik yang sebanding.
Indonesia perlu belajar dari sejarahnya sendiri. Sebab, ketika masyarakat terus mencari kelompok yang dapat disalahkan, pihak-pihak yang seharusnya dimintai pertanggungjawaban justru memperoleh ruang untuk menghindari kritik.
Daftar Pustaka
- Human Rights Watch. (1998, February 11). Indonesia Alert: Economic Crisis Leads to Scapegoating of Ethnic Chinese. https://www.hrw.org/news/1998/02/11/indonesia-alert-economic-crisis-leads-scapegoating-ethnic-chinese
- Panggabean, S. R., & Smith, B. (2011). Explaining anti-Chinese riots in late 20th century Indonesia. World Development, 39(2), 231–242. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2009.11.036
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2026, February 6). Kekerasan seksual massal Mei 1998 adalah fakta resmi negara. https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-kekerasan-seksual-massal-mei-1998-adalah-fakta-resmi-negara
- Buchanan, K. (2026, July 27). Indonesia: Presidential regulation designates spread of LGBTQ culture as nonmilitary state threat. Library of Congress. https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2026-07-27/indonesia-presidential-regulation-designates-spread-of-lgbtq-culture-as-nonmilitary-state-threat/
- Human Rights Watch. (2026, July 7). Indonesia: Surge in abuse against LGBT students. https://www.hrw.org/news/2026/07/07/indonesia-surge-in-abuse-against-lgbt-students
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2026, July 20). Mendesak penghentian persekusi dan penegakan hukum atas kekerasan terhadap transpuan. https://komnasperempuan.go.id/pernyataan-sikap-detail/pernyataan-sikap-komnas-perempuan-mendesak-penghentian-persekusi-dan-penegakan-hukum-atas-kekerasan-terhadap-transpuan
- Reuters. (2026, November 13). Thousands of hectares burnt on land owned by listed Indonesian firms, study shows. https://www.reuters.com/business/environment/thousands-hectares-burnt-land-owned-listed-indonesian-firms-study-shows-2026-11-13/
- Transparency International. (2026). Indonesia: Corruption Perceptions Index. https://www.transparency.org/en/countries/indonesia/
Online document
The online document below may be more up to date, and so more relevant, than the text on this page and the PDF.
Open in Google Docs →Key sources
- Human Rights Watch, ‘Indonesia Alert: Economic Crisis Leads to Scapegoating of Ethnic Chinese’ (1998)
- S. R. Panggabean and B. Smith, ‘Explaining anti-Chinese riots in late 20th century Indonesia’, World Development 39(2) (2011)
- Komnas Perempuan, ‘Kekerasan seksual massal Mei 1998 adalah fakta resmi negara’ (2026)
- Human Rights Watch, ‘Indonesia: Surge in abuse against LGBT students’ (2026)
- Komnas Perempuan, ‘Mendesak penghentian persekusi dan penegakan hukum atas kekerasan terhadap transpuan’ (2026)
All rights reserved. Source and later versions: https://akirenaki.github.io/writing/politik-kambing-hitam-krisis-akuntabilitas/
All rights reserved. Responses and objections are welcome through Contact.
